Pelajar Garut Tolak UN

GARUT, KOMPAS.com - Sedikitnya 1.000 pelajar SMA di Kabupaten Garut yang mengatasnamakan Aliansi Pelajar Garut berunjuk rasa menolak penyelenggaraan ujian nasional atau UN, Kamis (10/12/09). Aksi mereka juga didukung oleh Dinas Pendidikan dan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut.



Ribuan siswa yang berunjuk rasa itu berjalan kaki berangkat dari sekolahnya masing-masing sekitar pukul 09.00 menuju Gadung DPRD Kabupaten Garut. Di sana mereka berorasi dan menyebarkan pernyataan sikapnya terkait menolakan UN. Sejumlah spanduk dan poster juga dipampangkan.









Di Gedung DPRD mereka diterima oleh Komisi D DPRD Garut. Di hadapan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Garut Helmi Budiman dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Komar Mariuna, Ketua OSIS SMKN 1 Garut Sandi, menegaskan, pelajar menentang keras penyelenggaraan UN.



"UN tidak bisa dijadikan tolok ukur kelulusan siswa. Banyak yang sehari-hari berprestasi tetapi gagal ketika UN. Pemerintah pusat tidak tahu bagaimana keadaan siswa yang sebenarnya sehari-hari," tutur Sandi.



Penyelenggaraan UN dinilai Sandi justru menghamburkan anggaran negara. Alangkah lebih baik apabila anggaran itu digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan yang lebih baik di pelosok daerah.



Sandi menjelaskan, tidak meratanya fasilitas dan infrastruktur pendidikan di pelosok daerah seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah ketika memaksakan UN tetap digelar. "Fasilitas pendidikan tidak merata. seharusnya itu yang dipikirkan pemerintah," ujarnya.



Siswa kelas III jurusan Administrasi Perkantoran SMKN 1 Garut Destari Nurhidayat menambahkan, beban siswa kejuruan menjadi ganda karena selain menghadapi UN mereka juga menghadapi ujian kompetensi yang penilainnya dilakukan bukan oleh gurunya sendiri.



Bagi siswa administrasi perkantoran ada 12 pelajaran uji kompetensi. "Saya jadi stres, apalagi nanti kalau sudah dekat ujian. Kami ingin UN dihapus dan biarkan guru kami sendiri yang memberikan penilaian," tutur Destari.



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Komar Mariuna, menegaskan, dirinya pun tidak sependapat jika UN dijadikan tolok ukur kelulusan siswa. Meskipun demikian, UN mungkin tetap dibutuhkan untuk mengevaluasi sejauh mana kualitas pendidikan di tanah air. "Kalau UN dijadikan ukuran kelulusan siswa saya kira saya juga tidak terima," ujarnya.



Terkait aspirasi penolakan UN ini, Ketua Komisi D DPRD Garut Helmi Budiman, mengutarakan, aspirasi penolakan UN tidak hanya muncul dari pelajar seperti yang dilakukan melalui unjuk rasa. Dewan sudah banyak menerima aspirasi penolakan UN ini dari berbagai kalangan, terutama di dunia pendidikan di Garut.



Helmi mengatakan, dewan akan menindaklanjuti aspirasi penolakan UN ini dengan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat dan DPR RI yang isinya mempertimbangkan kembali UN sebagai syarat kelulusan.






Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/12/10/19113238/pelajar.garut.tolak.un..

Kebangkitan Anak Nagari 2

Setelah sukses dengan kebangkitan anak nagari 1 di kecamatan Nan Sabaris tanggal 15 November yang lalu, komite peduli pelajar-pelajar islam indonesia kembali mengadakan Kebangkitan Anak Nagari 2 (KAN 2) pada tanggal 22 november 2009, kali ini diadakan di kecamatan sungai limau padang pariaman, tepatnya di SMA 2 kecamatan Sungai limau.







KAN2 kali ini diikuti oleh 5 sekolah, yaitu SMA1, SMA2,MAN 2,SMP1 dan SMP 3 kecamatan sungai limau.






Kebangkitan anak nagari kali ini dibuka secara langsung oleh pihak SMA 2 yang diwakili oleh wakil kepala karena pada saat yang bersamaan Kepala SMA 2 sedang mengikuti rapat pembangunan sekolah lanjut.






dalam sambutannya pihak SMA 2 mengatakan bahwa akan memfasilitasi semua kegiatan yang bersifat pengembangan terhadap kapasitas pelajar, berkaitan dengan itu semua alumni KAN 2 juga akan tergabung dalam komunitas "pelajar pemimpin dan berprestasi" yang merupakan komunitas yang dibentuk oleh Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Sumatera Barat guna mengembangkan kapasitas diri pelajar.







Kebangkitan kali ini juga menghadirkan Kanda efrizal S.Sos dari Cendekia Institute yang juga merupakan eks.Pengurus Besar Pelajar islam Indonsia (PB PII), sehingga dengan kehadiran beliau team KPP-PII juga dapat menambah wawasan dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia khususnya pelajar.

MA Menolak Kasasi UN

Rabu, 25 November 2009 - 10:46 wib
JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi gugatan Ujian Nasional (UN) yang diajukan pemerintah. Dengan putusan ini, UN dinilai cacat hukum dan pemerintah dilarang menyelenggarakannya.





Berdasarkan informasi perkara di situs resmi MA, perkara gugatan warga negara (citizen lawsuit) yang diajukan Kristiono dkk tersebut diputus pada 14 September 2009 lalu oleh majelis hakim yang terdiri atas Mansur Kartayasa, Imam Harjadi, dan Abbas Said.









Putusan perkara dengan Nomor Register 2596 K/PDT/2008 itu sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Desember 2007 yang juga menolak permohonan pemerintah.





Dalam putusannya, para tergugat, yakni Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), dinyatakan lalai memberikan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap warga negara, khususnya hak atas pendidikan dan hak anak yang menjadi korban UN.





Pemerintah juga dinilai lalai meningkatkan kualitas guru, terutama sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah sebelum melaksanakan kebijakan UN.





Pemerintah diminta pula untuk segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik usia anak akibat penyelenggaraan UN
(sumber : http://news.okezone.com/read/2009/11/25/337/278984/ma-larang-pemerintah-gelar-ujian-nasional)

“KEBANGKITAN ANAK NAGARI” KOMITE PEDULI PELAJAR-PELAJAR ISLAM INDONESIA (KPP-PII) SUMATERA BARAT

Komite Peduli Pelajar-Pelajar Islam Indonesia (KPP-PII), Minggu 15 November 2009 mengadakan kegiatan pelatihan motivasi untuk pelajar di daerah gempa, tepatnya di SMPN1 Kec.Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman.
Kegiatan yang dibalut dengan nama “kebangkitan Anak Nagari “ ini merupakan pelatihan motivasi untuk pelajar di daerah gempa, dengan adanya kegiatan ini diharapkan pelajar tidak hanya bisa beraktivitas secara normal tetapi lebih baik dari waktu sebelum gempa terjadi.


“Kebangkitan Anak Nagari” (KAN) 1, diikuti oleh pelajar dari 3 sekolah di lingkungan kec.Nan Sabaris yaitu : SMPN 1, MTsN dan SMAN 1 Kec.Nan Sabaris. Adapun yang menjadi utusan dari masing-masing sekolah adalah para pengurus OSIS masing-masing sekolah. Selanjutnya Alumni KAN 1 ini akan tergabung dalam komunitas “Pelajar Pemimpin dan Berprestasi “ yang merupakan komunitas yang dibuat oleh Pelajar Islam Indonesia (PII) untuk memfasilitasi pelajar dalam mengembangkan kapasitas diri.
Pada tahap berikutnya Kebangkitan Anak Nagari ini akan dilaksanakan di kecamatan.yang berbeda di lingkungan Kabupaten dan kota Pariaman. KAN ini terselenggara atas partisipasi dan bantuan para dermawan untuk pelajar korban gempa melalui KPP-PII.

Pelajar peduli pelajar

Gempa di Sumatra Barat memang telah lewat. Sisa-sisa dampaknya masih bisa kita temui. Sebagian saudara kita yang menjadi korban masih berada dalam kondisi yang memilukan. Tempat tinggal mereka hancur sehingga harus melepas penat di bawah tenda. Sebagian, beberapa anggota keluarga sudah tak bersama lagi. Murid-murid sekolah belajar di halaman sekolah. Sebagian besar masih trauma dengan kata-kata gempa. Sepantasnya, kita yang masih diberi nikmat oleh Allah menjadi penolong bagi sesama. Bisa melalui individu maupun berkelompok.

Sebagai bentuk kepedulian Pelajar Islam Indonesia (PII) Sumatra Barat terhadap penanganan koban paska bencana alam di Pariaman dan sekitarnya, khususnya para pelajar, pengurus PII Sumbar membentuk sebuah komite yang terdiri dari anggota-anggota yang siap menjadi relawan. Komite ini diberi nama Komite Peduli Pelajar PII (KPP-PII) yang concern terhadap pendidikan dan kepelajaran. Relawannya adalah kader-kader PII dari seluruh Nusantara. Komite ini dikomando langsung oleh ketua PII Sumatra Barat.

Kegiatan komite, Sabtu, tanggal 24 Oktober 2009, melakukan aksi sosialnya dengan memberikan bantuan berupa tas sekolah, seragam sekolah, buku tulis serta alat-alat tulis untuk murid-murid SD di Kecamatan Ulakan Tapakis meliputi Korong Manggopoh Dalam dan Korong Padang Toboh serta Kecamatan Sungai Limau di Korong Durian Daun Pilubang. Para pelajar SD di sana begitu antusias dengan manfaat bantuan yang diberikan. Bantuan ini hasil kerja sama KPP-PII dengan RISEAP (Region Islamic Da’wah Council of South East and Pacific).

Kendatipun fokus terhadap pendidikan, KPP-PII juga memberikan pelayanan berupa pelayanan kesehatan (medical service), pembagian logistik, dan pelayanan penyembuhan trauma (trauma healing). Selanjutnya, KPP-PII akan tetap melakukan pendampingan bagi pelajar-pelajar korban gempa dengan memberikan pelatihan-pelatihan seperti motivation training agar mereka tetap optimis dalam menjalani aktivitas belajar dan semakin berprestasi. Diharapkan bantuan ini tepat sasaran dan berguna bagi masyrakat korban gempa di Sumatra Barat.

INILAH ZAMAN KITA

Di sini kini berdiri
Dalam masa yang sudah lama
Adalah dulu tak sama sekarang
Realitas zaman berlaku beda

Coba lihat sekarang
Remaja putri berseragam itu
Dia asik dengan mainan digitalnya
Apa yang dilihatnya

Dia sedang menyapa teman-teman lama
Lalu kenapa yang lain murung
Dia gundah jika ayahnya tahu
adegan mesumnya bersama sang pacar
Telah beredar
di mainan digitalnya
juga mainan digital teman-temannya



Kegundahannya semakin menjadi
Perutnya membuncit bukan karena cacingan
Dia menambah nista dirinya
Mendatangai sang bidan dengan sogokan
Ia mengeram kesakitan
Tanpa sadar nyawanyanya terancam


Tak beda dengan yang di desa
tertekuk wajah manisnya karena murung
dia harus menebus utang sang ayah
Untuk bayar sekolah adik

Yang dipinjam dari rentenir pembawa badik
Dengan lagak menghardik
Tak perlu ditebus dengan uang
Sebab tubuhnya akan laku di negara tetangga
Sebagai tebusan utang tak seberapa jumlahnya
Dibanding uang yang menganga
Di saku baju para koruptor

Inilah realitas zaman kita
Bukan nostalgia yang dulu
Untuk dikenang dan dibanggakan



Inilah batu penghadang jalan kita
Yang harus dihancurkan dengan buah pikir dan kerja
Biarkan kita berbuat sebatas mampu
Beri sedikit arti untuk bangsa yang lecak dan lusuh ini
Sebab kita tak mau menjadi pecundang
Dalam sejarah kehidupan


(SELAMAT HARLAH PII WATI ke-45 )

Kepada para yunda pendiri serta alumni PII WATI, penghargaan kami sampaikan atas perjuangan, pengorbanan dan keikhlasan, semoga kami dapat mencontoh dan belajar.

Kepada seluruh pejuang PIIWATI se-tanah air, tetap semangat beri kontribusi terbaik kita)


salam cinta dan perjuangan

N. Amelia K.
(KORPUS PIIWATI)

Siaran TV tidak mendidik

(koran tempo, Kamis, 23 Juli 2009)
Pemberitaan tentang bom juga dapat menimbulkan trauma bagi anak.
Tayangan televisi menghambat pertumbuhan anak secara fisik dan psikis. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Hadi Supeno mengatakan program televisi tidak sesuai dengan kebutuhan anak karena mengandung kekerasan, adegan seks, dan mistis. “Partisipasi anak menonton televisi terlalu banyak daripada belajar,” katanya dalam diskusi kampanye “Hari Tanpa TV” di kantornya kemarin.

Rata-rata anak menonton televisi selama 30-35 jam per minggu atau hampir lima jam sehari. Mereka menyerap begitu saja apa yang ditayangkan televisi, termasuk materi untuk dewasa. Akibatnya, terjadi peniruan oleh anak-anak dan remaja, terutama atas hal-hal yang bersifat negatif.

Berdasarkan sejumlah riset perguruan tinggi, tayangan televisi-antara lain sinetron–mengandung materi kekerasan hingga 90 persen.
Detailnya, 50 persen secara fisik dan 40 persen secara psikologis. Selain itu, ada penampakan ikon mistik sebanyak 75 persen, adegan seks 50 persen, pemerkosaan 20 persen, dan perkataan cabul 20 persen. Menurut dia, anak-anak kurang dari usia tiga tahun yang cenderung pasif seharusnya tidak diperbolehkan menonton televisi. Hal itu dapat menghambat potensi aktifnya dan mengurangi daya imajinasi.

Begitu juga anak usia kurang dari 5 tahun. Dalam umur itu, menonton televisi mengganggu perkembangan otak dan kemampuan belajarnya. Dia menilai, program televisi untuk anak seharusnya diatur jam tayangnya, yakni dari pukul 15.00 sampai 18.00.

Anggota Pengurus Pusat Bidang Pengabdian Masyarakat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Soedjatmiko, menambahkan bahwa jam menonton anak sebaiknya dibatasi tak lebih dari dua jam per hari. Kalaupun menonton, sebaiknya didampingi dan diberi penjelasan agar pesan tidak diterima begitu saja.

Menurut dia, tayangan televisi bisa berdampak positif apabila pesan disampaikan dengan cara yang sederhana, perlahan, dan diulangulang sehingga mudah dicerna. Hal ini diperlukan terutama untuk anak usia 3-4 tahun karena perkembangan otaknya masih lambat.

Namun, tayangan televisi juga menimbulkan dampak negatif secara fisik dan nonfisik. Pertumbuhan fisik anak-anak yang terlalu banyak menonton televisi terhambat karena kurang aktivitas. Mereka pasif duduk di depan televisi sambil mengudap makanan yang dapat memicu kegemukan. Padahal gerakan aktif diperlukan untuk mendorong pertumbuhan.

Menonton televisi juga dapat menyebabkan kerusakan mata meski tidak terlalu banyak. Sinar ultraviolet mengganggu ketajaman mata, tetapi secara alamiah sebenarnya mata memiliki refleks untuk melihat yang nyaman.

Dampak positif dari program yang sesuai akan membantu memperkaya informasi, terutama program yang tidak terlalu banyak mengandalkan tulisan. Namun, bagi anak yang sudah bisa membaca, televisi akan memberi dampak negatif, yaitu cenderung malas membaca.

Televisi dapat membuat anak menjadi tak suka berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Saat menonton televisi, ada proses belajar sehingga program yang menayangkan kekerasan fisik dan verbal, konsumerisme, dan sikap antisosial akan ditiru. Untuk itu, kata dia, anak-anak perlu didampingi saat nonton TV.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Hadi Sumpeno secara terpisah mengatakan pemberitaan tentang bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta, dapat menimbulkan trauma bagi anak. “Membuat trauma psikososial,” kata Hadi kemarin.

Anak-anak yang membaca atau menyaksikan gambar tentang korban pengeboman, menurut Hadi, akan mengingat peristiwa tersebut.
Khususnya, anak para korban bom, baik di tempat yang sama pada 2003 maupun korban bom di Bali. Dia menambahkan, meskipun kemungkinannya kecil, bisa saja pengeboman semacam ini menjadi inspirasi bagi anak-anak bahwa kemarahan dapat dilampiaskan dengan melakukan pengeboman.

Program Yang dinilai tidak mendidik :

1. Termehek-mehek, Trans TV

2. Happy Family : Me VS Mom, Trans TV

3. Idola Cilik, RCTI

4. Bukan Empat Mata, Trans &

Tidak Lulus UN

PADANG--MI: Dari 56.607 siswa peserta Ujian Nasional (UN) tingkat SLTA di Sumatra Barat, 3.409 siswa tidak lulus. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sumbar Burhasman Bur, Minggu (14/6) mengatakan persentase kelulusan siswa pada UN 2008/2009 mencapai 95,98%.

"Jumlah ini meningkat dari persentase kelulusan tahun sebelumnya sebesar 87,55%," katanya. Menurutnya, pengumuman kelulusan UN dilakukan serentak di 19 kabupaten dan kota di Sumbar pada Senin (15/6). Pengumuman dilakukan sekolah masing-masing melalui amplop tertutup dan pengumuman terbuka. Adapun bagi siswa SLTA di Kota Padang kelulusan bisa diketahui melalui SMS mulai Senin (15/6), pukul 00.00 WIB.

Ia mengatakan, untuk SMA, tingkat kelulusan peserta jurusan I PA mencapai 14.481 siswa (99,29%), jurusan IPS mencapai 20.353 siswa (95,97%), sedangkan tingkat kelulusan peserta jurusan Bahasa mencapai 171 siswa (64,29%). Adapun untuk tingkat SMK, tingkat kelulusan mencapai 11.609 siswa (88,22%) dari 13.159 peserta UN. (AA/OL-06)
(mediaindonesia.com)

HARAPAN PELAJAR KEPADA PRESIDEN

…engkau sarjana muda resah mencari kerja

mengandalkan ijazahmu,

empat tahun lamanya bergelut dengan buku

‘tuk jaminan masa depan…

(“Sarjana Muda” Iwan Fals)

Menjadi seorang sarjana bukan menjadi jaminan akan mudah mendapat suatu pekerjaan perlu pengorbanan yang besar dan harus sabar menunggu datangnya panggilan untuk bisa bekerja. Seperti lagu “Sarjana Muda” ciptaan Iwa Fals yang dirilis 20 tahun yang lalu, dan lagu itu masih sangat relevan dengan nasib para sarjana hari ini.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), menyebutkan bahwa jumlah pengangguran berpendidikan tinggi menunjukan kecenderungan terus menaik. Kecenderungan ini tidak hanya terjadi pada kalangan sarjana (lulusan S-1) tetapi juga pada lulusan Diploma yang ditekankan pada ilmu praktik. Pada tahun 2006 saja jumlah sarjana yang tak bekerja mencapai 771.155 orang dan terus meningkat hingga mencapai 1, 2 juta orang pada tahun 2008, sedangkan untuk lulusan Diploma yang tidak bekerja walaupun tidak sebanyak lulusan sarjana, pada tahun 2006 mencapai 631.358 orang sedangkan pada tahun 2008 mencapai angka 882.550 orang, tetapi angka yang lebih besar lagi akan kita dapatkan ketika kita menghitung jumlah pelajar yang lulus Sekolah Menengah Atas, Kejuruan atau Madrasyah Aliyah yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan belum bekerja.

Sumbangsih pengangguran yang berpendidikan tinggi, tak urung menaikkan jumlah pengangguran di Indonesia, apalagi dengan adanya krisis ekonomi global yang melanda Indonesia, jumlah penganguran meningkat cukup tajam pada tahun 2009. Berdasar proyeksi Institute for Development Economics and Finance (Indef), tingkat pengangguran akan mencapai 9,5%, angka tersebut jauh di atas target pemerintah, yaitu 7–8%. Proyeksi itu juga jauh di atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 dengan target angka pengangguran 5,1%.

Dilema tidak memiliki pekerjaan atau menjadi pengangguran bagi kalangan pelajar dan sarjana merupakan suatu ketakutan yang sangat besar, apalagi ketika warga negara asing masuk ke Indonesia dan bisa bekerja disini dengan kemampuan dan kepintaran yang dianggap melebihi anak bangsa, maka anak bangsa ini hanya akan menjadi jongos atau babu di bangsanya sendiri.

Ketakutan menjadi pengangguran atau tidak mendapat pekerjaan belum akan dipikirkan oleh para pelajar yang hari ini masih mengeyam pendidikan di bangku sekolah atau di kampus, tetapi yang lebih menakutkan bagi pelajar hari ini adalah kebijakkan pemerintah tentang Ujian Nasional (UN) yang hari ini masih diterapkan walaupun banyak orang yang menyerukan untuk dicabut.

Tidak hanya itu saja ketakutan yang dirasakan oleh para pelajar hari ini, mereka pun takut untuk bersekolah karena mereka takut orang tua mereka tidak memiliki cukup uang untuk membiayai sekolah mereka, kalaupun mampu maka mereka hanya akan bersekolah dengan pas-pasan, kenapa pas-pasan? Karena sekolah mereka bangunannya pada rusak, ada yang sudah hampir roboh, fasilitas sekolah mereka minim, tidak ada perpustakaan yang baik, tidak ada laboratorium yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penelitian. Sehingga wajar saja kalau kualitas pendidikan yang mereka peroleh tidak maksimal.

Semua ketakutan yang ada seharusnya menjadi tanggung jawab pemimpin bangsa yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat untuk memimpin mereka, seharusnya para pemimpin bangsa ini dapat memberikan solusi akan ketakutan yang dirasakan oleh para pelajar dan juga lulusannya, baik masalah itu masalah pekerjaan dengan menyediakan lapangan pekerjaan ataupun memberikan fasilitas pendidikan yang memadai dengan biaya yang terjangkau oleh rakyat Indonesia serta membuat kebijakkan yang sesuai dengan kemampuan anak bangsa.

Tetapi kenyataannya para pemimpin bangsa belum melakukan hal ini, hanya klaim-klaim keberhasilan saja yang mereka sampaikan walaupun tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

Harapan Pada Presiden ke Depan

8 Juli 2009 merupakan tanggal yang sangat menentukan bagi rakyat Indonesia 5 tahun kedepan, tanggal tersebut merupakan tanggal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kalau rakyat salah memilih maka akan menderita selama 5 tahun, tetapi kalau pilihannya tepat maka akan ada harapan untuk merasakan kehidupan yang lebih baik.

Pelajar sebagai pemilih pemula, yang jumlahnya hampir 30 % dari semua rakyat yang berhak memilih harus dapat memilih para calon Presiden dan Wakil Presiden yang benar-benar dapat memberikan kebaikan dan kemudahan bagi diri mereka pada khusunya dan pada rakyat Indonesia secara keseluruhan pada umumnya.

Untuk mengetahui calon Presiden dan Wakil Presiden itu baik adalah dengan melihat program atau kebijakan yang telah mereka buat dan lakukan selama mereka menjadi pejabat negara atau pemimpin bangsa ini, karena para calon Presiden yang akan kita pilih nanti adalah mereka yang pernah memimpin bangsa ini, ada yang telah menjadi Presiden dan ada yang telah menjadi Wakil Presiden.

Apakah kebijakan yang mereka lakukan selama ini telah benar-benar berpihak kepada pelajar atau malahan kebijakan yang mereka buat menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan?

Setelah kita melihat kebijakan yang telah mereka buat maka kita juga melihat kebijakan-kebijakan atau program-program yang akan mereka lakukan ketika mereka nanti terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, apakah ada kebijakan baru yang merubah atau menyempurnakan kebijakan yang lama ataukah tidak ada sama sekali kebijakan yang baru, walaupun ada itu hanyalah retorika politik saja dan tidak mungkin untuk dapat direalisasikan?

Setelah melihat kebijakan mereka, baik yang telah dilakukan atau yang akan mereka lakukan ketika menjadi Presiden nanti, maka kita juga harus menyatakan harapan kita kepada mereka, yang kita harapan dapat mereka tepati ketika mereka terpilih menjadi Presiden nantinya. Harapan kita minimal adalah adanya perbaikan sistem pendidikan di Indonesia yang lebih berpihak kepada pelajar serta tersedianya fasilitas pendidikan yang mencukupi dengan biaya pendidikan yang terjangkau hingga perguruan tinggi serta ketika kita menamatkan sekolah baik di tingkat atas maupun perguruan tinggi akan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai.

Siapa pun Presiden yang terpilih nantinya maka perbaikan sistem pendidikan haruslah menjadi agenda utama karena perbaikan bangsa ini akan dapat dilakukan dengan cepat apabila sistem pendidikannya baik.


(Penulis adalah Ketua Bidang Pembinaan Masyarakat Pelajar Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia periode 2008 - 2010)

APA SETELAH PEMILU??

Pendidikan, Berdasarkan UU no20/2003 mengenai system pendiidkan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
Sedangkan tujuan pendidikan menurut UU No.20/2003 tentang Sisdiknas pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan, “Pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air.”
Dalam setiap Negara pendidikan menjadi factor penting untuk menaikkan kesejahteraan Negara tersebut, pendidikn yang buruk ( konsep maupun aplikasi) akan menghasilkan output yang tidak bertanggungan jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Begitu juga dalam agama ( Islam) menempatkan pendidikan sebagai suatu kewajiban bagi setiap muslim
“…Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Mujadalah [58]:11)
“Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim” (HR. Ibnu Adi dan Baihaqi)
Oleh karenannya maka layaklah pendidikan menjadi tempat investasi untuk memebangun bangsa ke depan.
Terkait dengan itu, pendidikan sebagai suatu sub sistem dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara maka ia terkait dengan sub sistem yang lain baik itu sistem politik, , ekonomi, keamaman dan stabilitas begara dll.
Pemilu sebagai suatu bentuk kegiatan politik tentu akan berdampak terhadap pendidikan. Penyelenggaran pendidikan mengalami dinamikan sesuai zamannya dipengaruhi oleh political will dan dinamika sosial yang terbentuk.
Poltitcal will pemerintah akan menghasilkan produk hukum/sistem yang dijalankan di seluruh wilayah kesatuan RI. Jika yang mengisi pemerintahan adalah orang-oarang yang peduli dengan pendidikan maka seyogyanya akan dihasilkan produk-produk hukum yang peduli pendidikan atau malah sebaliknya.
Melalui pemilu tentu para penguasa akan mengalami pergantian, sehingga belum dapat dipastikan bagaimana kondisi pendidikan nasional 5 tahun ke depan. Terlihat hari ini para elit politik seolah-olah memperlihatkan sikap oportunisnya masing-masing sehingga menghasilkan politikus-politikus machiavelis (melakukan segala cara demi mendapatkan keuntungan) di kalangan eksekutif dan legislatif termasuk dalam perumusan kebijakan pendidikan indonesia.
Berdasarkan survey yang dilakukan oleh indobarometer dapat dilihat bahwa pelayanan 57,6 persen responden sangat yakin akan ada perbaikan pelayanan pendidikan, 34,1 persen kurang yakin, dan hanya 8,3 persen tidak tahu,"
Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang meragukan akan bertambah baiknya pendidikan di negeri kita ini.
Kembali kepada political will pemerintah, hal ini tidak dapat dielakkan menjadi point penting dalam membangun pendidikan indonesia ke depan. Saya melihat yang penting disini adalah keberanian untuk berubah. We have to canghe. Tahun 2004, saya baca buku Indra Jati Sidi (DIKTI) menggagas paradigma baru masyarakat belajar. Beliau mengatakan bahwa sistem pendidikan di indonesia memang tertinggal dari negara lain, misalkan, jepang dan germany memiliki jam belajar disekolah yang jauh lebih sedikit ketimbang indoensia dan diakui lebih baik dari indoensia. Tetapi kendatipun demikian tetap saja waktu belajar berjalan dari pagi sampai sore, bahkan ada full day school yang menurut eko prasetyo ( orang miskin dilarang sekolah ) membuat para siswa tercerabut dari wilayah sosialnya dan menjadi beban lingkungan karena terperangkap dengan ilmu pengetahuannya.
Sekali lagi political will pemerintah kita tunggu. Semoga saja!


Efri Yunaidi
KPL PW PII SUMBAR

Batasi Iklan rokok

Kebijakkan Peta Jalan Industri Hasil Tembakau dan Kebijakkan Cukai 2007 – 2020 yang salah satu isinya adalah untuk terus meningkatkan produksi rokok dari 240 miliar batang pertahun menjadi 270 miliar batang pertahun. Kebijakan tersebut akan sangat berpengaruh akan pemakaian rokok di Indonesia. Dengan meningkatnya produksi rokok pasti akan berbanding lurus dengan banyaknya rakyat Indonesia yang akan merokok.



Sebagaian besar para perokok di Indonesia adalah kalang pemuda dan pelajar (baik di tingkat SMP ataupun di tingkat SMU, dan seringkali kita temuin juga anak-anak SD juga sudah merokok). Berdasarkan survei sensus nasional tahun 2004 jumlah perokok di usia 19 tahun meningkat menjadi 78,2% dari 68,8 % pada tahun 2001 sedangkan umur 5-9 tahun meningkat menjadi 144 % dari tahun 2001 s.d 2004 (siaran press KOMNAS Perlingdungan Anak).



Begitu juga dengan survei yang dilakukan di beberapa SMP di Jakarta, setiap siswa disekolah mulai mengenal bahkan mencoba merokok dengan presentase 40 % sebagai perokok aktif yang terdiri atas 35 % pelajar putra dan 5 % pelajar putri. Survei ini berdasarkan hasil dari angket Yayasan Jantung Indonesia. Dan juga diketahui 77 % pelajar merokok karena ditawarin oleh teman.



Meningkatnya jumlah perokok dikalangan pelajar, salah satu sebabnya adalah gencarnya produsen rokok untuk mengiklankan, mempromosikan produknya dan juga menjadi sponsor utama untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan pelajar dalam jumlah yang banyak, dari konser musik, olahraga hingga kegiatan-kegiatan keilmuan, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pelajar, apalagi ada stigma bagi pelajar yang tidak merokok dianggap pelajar yang masih kecil dan pengecut, sehingga dalam pergaulan seringkali dijauhi oleh temen-temannya.



Sangat perlu kita cemaskan adalah bahwa merokok adalah awal masuknya pelajar ke dalam lingkaran setan narkotika, Karena berdasarkan survei bahwa pemakai narkotika diawalin dengan kebiasaan merokok setalah itu mulai mereka mencoba-coba narkotika dan dampak yang paling buruk adalah dapat saja mereka terkena virus HIV AIDS yang ditularkan oleh jarum suntik pemakai narkoba.



Melihat kondisi ini, Pengurus Besar (PB) Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Pengurus Wilayah PII Sumatera Barat sebagai organisasi pelajar yang konsen akan nasib pelajar, dengan ini menyerukan kepada :
1. Pemerintah pusat untuk membatasi iklan, sponsor dan promosi produk rokok baik di media massa maupun elektronik serta juga di ruangan publik.
2. Kepeda Pemerintah Daerah yang telah mempunyai Perda Larangan Merokok di Muka Umum, kami menyerukan untuk melaksanakannya dengan konsekuen tidak hanya di tataran kebijakkan, karena kami melihat Perda ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, masih banyak para perokok yang bebas merokok di ruang publik

Pornografi

Menteri Negara Pem ber dayaan Perempuan Meutia Hatta mengajak semua pihak untuk menyelamatkan moral anak-anak bangsa agar tak terjerumus dalam pengaruh bu ruk pornografi dan pornoaksi. ‘’Kita tidak boleh membuat anak-anak kita tak bermoral,'' tegas Meutia dalam Ha lal bi halal dan Diskusi Strategis Ja ringan Pendukung Bahaya Por nografi di Jakarta, Kamis (16/10).

Sejumlah ormas keagamaan dan kewanitaan hadir dalam acara tersebut, antara lain KPI, Renakta Polri, KPAI, Kowani, Masyarakat Tolak Por nografi, LSM Jangan Bugil Depan Kamera, Aliansi Selamatkan Anak Indo nesia (ASA), dan Forum Umat Islam.Lebih lanjut Meutia Hatta me egaskan bahwa RUU Pornografi adalah da lam upaya menyelamatkan moral bangsa tersebut. Karenanya, kata Men teri, perlu didukung semua pihak. ''RUU itu juga membuat tatanan ma syarakat yang baik, berahlak mulia dan supaya tak termakan hal-hal bu ruk pornografi. Apa kah kita ingin me lihat generasi muda kita rusak? Kan tidak,'' papar Meutia.

Diceritakan Meutia, bahwa ia se ring berkunjung ke Lembaga Pemasyara kat an Anak dan banyak menemui anak usia delapan hingga 12 tahun ditahan dalam Lapas tersebut karena kasus pen cabulan. ''Ini sudah sangat memprihatinkan,'' katanya.

Pada kesempatan itu, Fera Ariefah, dari ASA menegaskan bahwa selama ini telah terjadi pemelintiran pemberi taan dimedia massa terkait RUU Pornografi. ''MUI Bali, HTI bahkan Ibu Menteri Meutia Hatta dipelintir oleh me dia, dikatakan bahwa mereka menolak RUU Pornografi ini. Setelah kami cek, ternyata mereka mengaku tidak demikian dan pernyataan-pernyataan mereka telah dipelintir, bahkan wartawan yang bersang kutan ternyata tidak pernah melakukan wawancara terhadap mereka,'' tegas Fera.

Pada kesempatan terpisah di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sejum lah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Moral Bangsa, menyatakan mendukung segera disahkannya RUU Pornografi. ‘’Por no grafi berpengaruh negatif pada gene rasi muda,’‘ ujar Nur Amelia Kahar, koordinator aliansi yang beranggotakan Pelajar Islam Indonesia, HMI MPO, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Lembaga Dakwah Kam pus Institut Pertanian Bogor, Forum Indonesia Muda, Kohati MPO, SALAM Universitas Indonesia, GPI Putri, Rumah Belajar, Brigade PII, Korpus PII Wati, serta Aliansi Pemuda Sela matkan Bangsa.

Ia mengutip data dari survei Yayasan Kita dan Buah Hati tahun 2005 me nun jukkan bahwa lebih dari 80 persen anak usia 9-12 tahun di Jadebotabek te lah mengakses materi pornografi. Ia me rinci data perolehan materi por nografi itu: 25 persen melalui telepon genggam, 20 persen dari situs porno in ternet, 12 persen dari majalah, 12 persen dari film/VCD/DVD. ‘’Sementa ra remaja usia 19-24 tahun hampir 97 persen pernah mengakses situs porno,'' papar Amelia. Ia mengutip laporan BBC dan CNN tahun 2001 yang me nyebut Indonesia dan Rusia merupa kan pemasok terbesar materi porno grafi anak.

Bertujuan mulia Sementara itu, Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah me minta rancangan Undang Un dang (RUU) Pornografi yang tengah digodok di DPR diminta untuk diperbaiki lagi agar tidak me nimbulkan kesan bias. ‘’RUU ini sebaiknya segera dituntaskan agar tidak menjadi masalah yang berlarut-larut,’‘ ujar Ketua Umum PP NA, Evi Sofia usai diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla, kemarin (16/10). Inayati menyadari RUU ini mempunyai tujuan yang mulia untuk melindungi masyarakat dari bahaya pornografi. ''Tapi kita lihat draftnya perlu diperjelas lagi sehingga tidak bias,'' ujarnya.

Evi mencontohkan pengertian pornografi yang menurutnya perlu dipertajam agar tidak mengandung makna ganda. Ia jugameminta kejelasan mengenai korban pornografi yang bisa disa lahartikan sehingga dapat diskri minalisasi. Lalu ada pula pa sal-pasal pengecualian yang di mintanya diperjelas. ''Masih ada beberapa pasal yang mem buka peluang perdebatan,'' se butnya. Pengurus PP NA beraudiensi dengan Wapres untuk melaporkan rencana Muktamar XI di Makassar 18-21 November 2008. Pada audiensi itu, Wapres meminta NA untuk ikut berkontribusi terhadap penyelesaian RUU ini.

Evi menyadari masyarakat kini terpecah antara yang mendukung dan menentangnya. Ia meminta agar kalangan yang menolak RUU ini untuk menuangkan pikiran-pikirannya dalam bentuk tertulis. Bahkan bila perlu ia menyarankan agar penolak RUU ini membuat RUU Pornografi menurut versinya masing-masing. ''Jangan asal menolak, sehingga masyarakat tidak hanya melihat konflik diluarnya tapi tidak pada substansinya,''imbuhnya.