anggaran pendidikan

Kepentingan Penguasa atau Kepentingan Rakyat.

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen sudah mengamanahkan dengan secara tegas bahwa untuk anggaran pendidikkan haruslah 20 % dari APBN dan APBD, tetapi kenyataannya lebih dari 5 tahun amanah tersebut tidak dijalankan oleh pemerintah, dengan alasan bahwa anggaran yang ada tidak mencukupi untuk memenuhi amanah konstitusi.

Melalui perjuangan yang panjang dalam aspek hukum, yaitu dengan melakukan yudisial review terhadap UU APBN dari tahun 2005 s.d 2008, maka akhirnya Makhkamah Konstitusi –sebagai pengawal tegaknya konstitusi – mengabulkan tuntutan PGRI untuk memerintahkan pemerintah memenuhi anggaran pendidikkan sebesar 20 %. Dan itupun ada cacatannya, yaitu gaji tenaga pendidik dan staf administrasi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk dalam anggaran 20 %, selama gaji guru dan staf administrasi ini masuk dalam anggaran rutin pegawai negeri. Sungguh ironis.

Pemenuhan anggaran pendidikkan 20 % akhirnya disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, dalam penyampaian nota keuangan RAPBN 2009 tanggal 16 Agustus 2008 di dalam sidang paripurna DPR RI, dimana Presiden menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mematuhi amanah konstitusi dalam hal anggaran pendidikkan yaitu sebesar 20 % walaupun ditengah kondisi krisis harga minyak dan pangan dunia.

Sebagai lembaga yang peduli dan bergerak dalam bidang pendidikkan di Indonesia, Pelajar Islam Indoensia (PII) sangat menyambut baik apa yang disampaikan oleh Presiden terhadap komitmen anggaran pendidikkan, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, dimana bila kita bandingkan dengan negara-negara di ASEAN saja, bangsa ini sangat kalah jauh.

Peningkatkan kualitas pendidikkan tidak hanya dalam segi fisik belaka, walaupun kita ketahui bahwa masih banyak, bangunan sekolah yang ambruk atau rusak diakibatkan kurangnya dana buat perbaikan, tetapi juga harus digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru sebagai aktor utama dalam proses pendidikkan, lagu umar bakrie mungkin tidak akan lagi kita dengar karena para guru sudah sejahtera serta memiliki kompentesi yang sesuai dengan ilmu mereka buat menciptkan anak bangsa yang cerdas-cerdas.

Dengan anggaran 20 % maka diharapkan akan benar-benar bermanfaat bagi rakyat Indonesia, tetapi disamping itu juga timbul rasa pesimis akan termanfaatkan anggaran pendidikkan sesuai dengan kebutuhan dalam peningkatkan Sumber daya manusia Indonesia. Dengan jumlah sebesar RP. 224 triliun suatu dana yang sangat besar apakah tidak akan diselewengkan?

Rasa pesimis itu timbul bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan :

1. Dekatnya waktu Pemilu dan Pilpres, anggaran yang besar ini dapat saja dijadikan lumbung untuk mengisi pundi-pundi penguasa, baik untuk kepentingan partai politik penguasa ataupun untuk penguasa sendiri.
2. Dua Departemen yang mengelolah anggaran Pendidikkan, yaitu Departemen Pendidikkan Nasional dan Departemen Agama, dalam catatam ICW dan TI merupakan Departemen yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi.

Dengan alasan inilah maka perlunya suatu sistem yang handal dan terpadu yang dilakukan oleh semua pihak baik lembaga pemeriksa pemerintah, LSM ataupun organisasi-organisasi yang peduli dengan pendidikkan untuk dapat mengawasi dan menjaga bahwa anggaran pendidikkan benar-benar untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan penguasa atau partai politik. Hal ini juga sesuai dengan pesan Presiden bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengawasi penggunaan anggaran pendidikkan agar tidak di korupsi atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu Pengurus Besar (PB) Pelajar Islam Indonesia (PII) akan memberikan konsentrasi penuh untuk mengawasi penggunaan anggaran pendidikkan agar tepat sasaran sehingga pemenuhan pelayanan pendidikkan akan benar-benar dirasakan oleh rakyat Indonesia, sehingga kejayaan bangsa Indonesia dalam dunia pendidikkan akan kembali.

(Zakaria : Ketua Bidang Pembinaan Masyarakat Pelajar)