BBM

Oleh: Rinaldi Rizal Putra *

Bangsa Indonesia kini telah memperingati usia kebangkitannya yang ke-100 tahun yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sudah seabad bangsa Indonesia berjuang melawan segala bentuk penjajahan yang ingin kembali menjajah bangsa ini. Banyak sekali lika-liku yang telah dihadapi oleh bangsa ini, mulai dari terbentuknya organisasi Boedi Oetomo sebagai awal kebangkitannya pada tanggal 20 Mei 1908, kemerdekaan yang diraih pada tanggal 17 Agustus 1945 yang sekaligus terpilihnya Presiden Soekarno sebagai Presiden RI yang pertama, sampai dengan Presiden RI yang keenam yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu saja, sudah banyak kemajuan yang diraih oleh bangsa ini dalam usia kebangkitannya yang ke-100, tetapi masih banyak juga hal yang harus dibenahi oleh kita semua dalam rangka 100 tahun kebangkitan nasional. Salah satu hal yang sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin bangsa ini yang belum terselesaikan secara tuntas yaitu mengenai kesejahteraan rakyat. Apalagi sekarang pemerintah telah melaksanakan kebijakan menaikkan harga BBM.

Belakangan ini, kita sering mendengar dan melihat berita mengenai BBM, baik di media elektronik maupun media cetak. Tentu saja, sekarang ini masyarakat jika mendengar berita mengenai BBM tidak terlepas dari asumsi bahwa harga BBM naik lagi atau bahkan turun. Tapi rasanya sangat tidak mungkin jika harga BBM pada saat ini akan turun, kalau pun memang jadi kenyataan hal ini sangat menggembirakan bagi masyarakat Indonesia yang rata-rata tergolong ke dalam ekonomi bawah. Selain itu, merupakan sebuah prestasi bagi seorang Presiden jika ia bisa menekan harga BBM agar bisa dijangkau oleh masyarakat.

Tetapi apa yang terjadi saat ini sungguh sangat mencengangkan kita semua selaku masyarakat Indonesia, BBM naik lagi! Melihat dari sejarah bangsa Indonesia, kenaikan harga BBM merupakan sebuah awal dari “petaka” yang sangat menakutkan. Betapa tidak, sebelum harga BBM naik pun, harga-harga kebutuhan pokok sudah melonjak naik, walaupun pemerintah belum mengumumkan secara resmi mengenai kisaran harganya. Inilah yang paling menakutkan bagi masyarakat Indonesia, jika kebutuhan pokok saja sudah naik, lalu apa yang akan dimakan jika penghasilan sehari-hari hanya pas-pasan?

Niat pemerintah menaikkan harga BBM memang baik, yaitu untuk mengurangi subsidi APBN terhadap pembelian minyak mentah dunia agar bisa dijangkau oleh masyarakat. Hari ini harga minyak mentah dunia telah menembus angka 100 Dolar AS lebih per barel. Bayangkan jika sebagian besarnya disubsidi oleh pemerintah. Mungkin APBN negara kita akan mengalami defisit, sehingga akan menimbulkan situasi yang mengancam keamanan negara Indonesia. Dengan alasan inilah, walaupun pemerintah pun berat hati, maka harga BBM naik. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia yang tergolong dalam ekonomi tingkat bawah atau yang di bawah garis kemiskinan apalagi dengan naiknya harga BBM.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program yang diadakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai pengganti dari naiknya harga BBM yang berimbas langsung kepada rakyat. Program ini sengaja digulirkan dengan maksud membantu mensejahterakan rakyat Indonesia yang kurang mampu karena naiknya harga BBM. Setiap program yang dilaksanakan pasti memiliki efek baik atau pun efek buruk. Bila melihat dari efek baiknya, pemerintah sangat peduli sekali terhadap nasib rakyat dengan cara memberikan bantuan berupa sejumlah uang tunai yang diserahkan langsung kepada masyarakat yang telah tercatat sebagai masyarakat yang kurang mampu. Tetapi di sisi lain, program BLT ini justru terlalu “memanjakan” masyarakat Indonesia untuk lebih giat dalam membuka atau pun mencari pekerjaan. Seolah-olah, pemerintah tidak mempedulikan bagaimana nasib masyarakat Indonesia penerima BLT jika program BLT ini dihapuskan. Dengan dilaksanakannya program BLT, ada beberapa oknum masyarakat yang hanya mengandalkan kebutuhan hidupnya dari BLT ini yang besarnya Rp 100.000 per bulan, itu pun terlepas dari pantauan pemerintah mengenai penggunaan uang BLT tersebut. Sehingga kemungkinan tidak tepat penggunaannya atau salah sasaran sangat besar.

Rekomendasi

Dalam pelaksanaan program BLT ini, pemerintah mengeluarkan dana ratusan milyar untuk dana BLT itu sampai kepada masyarakat yang memang telah tercatat sebagai penerima bantuan. Tetapi uang sebanyak itu, jika kita berpikir ke depan, akan lebih bermanfaat seandainya digunakan untuk pembukaan lapangan pekerjaan yang mayoritas penduduk Indonesia masih sangat membutuhkan lapangan pekerjaan sebagai sumber penghidupannya. Jika seandainya dana BLT itu memang tetap akan digunakan untuk langsung disalurkan kepada masyarakat, dikhawatirkan kelanjutan program ini bisa saja terhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, membuka lapangan pekerjaan oleh pemerintah merupakan salah satu cara yang efektif sebagai pengganti dari penggunaan dana BLT ini. Selain dapat terus berkelanjutan, juga akan mengurangi jumlah angka pengangguran yang ada di Indonesia saat ini. Karena semakin tinggi angka pengangguran, maka akan semakin tinggi pula angka kriminal yang akan terjadi.

Selain membuka lapangan perkerjaan, efektifitas penggunaan dana BLT ini lebih baik digunakan untuk peningkatan anggaran APBN bagi pendidikan yang menurut UUD harus mencapai 20% dari total APBN. Karena mayoritas orang tua saat ini, permasalahan kedua yang dihadapi setelah kenaikan harga BBM yang berimbas pada kenaikan harga bahan pokok adalah mengenai biaya pendidikan yang semakin hari semakin mahal. Bila dana BLT ini digunakan untuk peningkatan anggaran pendidikan, para orang tua tidak harus cemas mengenai biaya pendidikan anak-anaknya. Walaupun harga BBM naik, tetapi masih ada yang dapat mengobati kenaikan itu, yaitu dengan murahnya biaya pendidikan sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, kepada pemerintah kita semua berharap semoga ini menjadi sebuah pertimbangan dalam rangka memajukan bangsa Indonesia agar jangan sampai tertinggal oleh bangsa lain. Kita tidak ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lemah dan mudah diperalat oleh bangsa lain. Semoga semua program yang dilaksanakan oleh pemerintah ini betul-betul pro kepada rakyat, bukan pro terhadap golongan tertentu. Seperti orang bijak berkata, “Think globally act locally”, berpikirlah global ketika bertindak lokal.

(*) Penulis adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Siliwangi Tasikmalaya.