Pelajar Garut Tolak UN

GARUT, KOMPAS.com - Sedikitnya 1.000 pelajar SMA di Kabupaten Garut yang mengatasnamakan Aliansi Pelajar Garut berunjuk rasa menolak penyelenggaraan ujian nasional atau UN, Kamis (10/12/09). Aksi mereka juga didukung oleh Dinas Pendidikan dan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut.



Ribuan siswa yang berunjuk rasa itu berjalan kaki berangkat dari sekolahnya masing-masing sekitar pukul 09.00 menuju Gadung DPRD Kabupaten Garut. Di sana mereka berorasi dan menyebarkan pernyataan sikapnya terkait menolakan UN. Sejumlah spanduk dan poster juga dipampangkan.









Di Gedung DPRD mereka diterima oleh Komisi D DPRD Garut. Di hadapan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Garut Helmi Budiman dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Komar Mariuna, Ketua OSIS SMKN 1 Garut Sandi, menegaskan, pelajar menentang keras penyelenggaraan UN.



"UN tidak bisa dijadikan tolok ukur kelulusan siswa. Banyak yang sehari-hari berprestasi tetapi gagal ketika UN. Pemerintah pusat tidak tahu bagaimana keadaan siswa yang sebenarnya sehari-hari," tutur Sandi.



Penyelenggaraan UN dinilai Sandi justru menghamburkan anggaran negara. Alangkah lebih baik apabila anggaran itu digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan yang lebih baik di pelosok daerah.



Sandi menjelaskan, tidak meratanya fasilitas dan infrastruktur pendidikan di pelosok daerah seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah ketika memaksakan UN tetap digelar. "Fasilitas pendidikan tidak merata. seharusnya itu yang dipikirkan pemerintah," ujarnya.



Siswa kelas III jurusan Administrasi Perkantoran SMKN 1 Garut Destari Nurhidayat menambahkan, beban siswa kejuruan menjadi ganda karena selain menghadapi UN mereka juga menghadapi ujian kompetensi yang penilainnya dilakukan bukan oleh gurunya sendiri.



Bagi siswa administrasi perkantoran ada 12 pelajaran uji kompetensi. "Saya jadi stres, apalagi nanti kalau sudah dekat ujian. Kami ingin UN dihapus dan biarkan guru kami sendiri yang memberikan penilaian," tutur Destari.



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Komar Mariuna, menegaskan, dirinya pun tidak sependapat jika UN dijadikan tolok ukur kelulusan siswa. Meskipun demikian, UN mungkin tetap dibutuhkan untuk mengevaluasi sejauh mana kualitas pendidikan di tanah air. "Kalau UN dijadikan ukuran kelulusan siswa saya kira saya juga tidak terima," ujarnya.



Terkait aspirasi penolakan UN ini, Ketua Komisi D DPRD Garut Helmi Budiman, mengutarakan, aspirasi penolakan UN tidak hanya muncul dari pelajar seperti yang dilakukan melalui unjuk rasa. Dewan sudah banyak menerima aspirasi penolakan UN ini dari berbagai kalangan, terutama di dunia pendidikan di Garut.



Helmi mengatakan, dewan akan menindaklanjuti aspirasi penolakan UN ini dengan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat dan DPR RI yang isinya mempertimbangkan kembali UN sebagai syarat kelulusan.






Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/12/10/19113238/pelajar.garut.tolak.un..